Sejarah dan Pekerjaan Rumah Memperingati Hari Pekerja Nasional

Hari Pekerja Nasional diperingati tanggal 20 Februari setiap tahunnya sesuai surat Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1991. Pembentukan Hari Pekerja Nasional berawal pada 20 Februari 1973 ketika serikat pekerja berbagai perusahaan mendeklarasikan diri dan membentuk Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau FBSI. FBSI kemudian berubah nama menjadi Serikat Seluruh Pekerja Seluruh Indonesia pada tanggal 23-30 November 1985.

 

Sepanjang sejarah manusia kemajuan peradaban tidak terlepas dari kontribusi para pekerja. Namun sebagian besar bab di buku sejarah manusia diisi dengan bercak hitam ketidakadilan dan perampasan hak kaum pekerja. Para pekerja yang telah bekerja keras baik dengan upah yang layak maupun dengan ancaman pedang di lehernya telah membuat perkembangan berbagai aspek kehidupan manusia menjadi mungkin. Firaun tidak dapat mendirikan piramida dan Kaisar Romawi Kuno tidak akan memiliki kekayaan yang cukup untuk memberi upah para legionnaire jika tanpa hasil jerih payah budak-budaknya. Penemuan serta karya para penemu dan seniman juga dapat terjadi karena dibiayai oleh negaranya melalui hasil kerja kelas pekerja.

 

Sejarah pekerja di Indonesia tidak jauh berbeda dimulai sejak Indonesia masih berada dalam sistem perbudakan. Indonesia baru dapat dikatakan bebas perbudakan setelah tahun 1922 dan memasuki era kerja rodi dan kerja paksa. Pada 1 Februari 1938 kerja rodi dihapuskan ketika pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan yang bersifat kapitalistik. Pada dunia internasional, sejarah hukum perburuhan tidak bisa dilepaskan dari upaya mencegah perbudakan, bebas dari kerja paksa dan kerja wajib. International Labour Organization mengadopsi instrumen pertamanya, yaitu Konvensi No. 29  tentang Kerja Paksa pada tahun 1930 yang bertujuan mengatasi masalah kerja paksa di koloni-koloni dan wilayah-wilayah terjajah. Saat ini kondisi pekerja Indonesia sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sistem perbudakan. Namun hal tersebut bukan berarti sudah sempurna. Masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dan hak-hak yang harus diperjuangkan.

 

Pasca disahkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hukum perburuhan menjadi berubah. Negara yang tadinya memiliki peran kuat untuk menyelesaikan kasus perburuhan hanya berperan sebagai mediator ataupun hanya penegak hukum pidana, sengketa buruh menjadi sengketa yang sifatnya privat semata. Diaturnya perselisihan hak dalam UU PPHI telah mendorong perusahaan nakal untuk semakin berani melanggar hak normatif pekerja. Dengan sumber daya yang dimiliki, perusahaan diuntungkan dan lebih siap untuk memperselisihkan pelanggaran yang dibuatnya di ruang pengadilan.

 

Minimnya perlindungan terhadap pekerja informal juga perlu menjadi sorotan. ILO sendiri mencatat banyak pekerja informal di berbagai negara belum terlindungi oleh hukum ketenagakerjaan, salah satunya adalah di Indonesia. Selain perlindungan hukum, sektor informal juga sangat membutuhkan advokasi dari pemerintah. Pekerja sektor informal memerlukan perlindungan dan jaminan baik ketika terjadi kecelakaan kerja maupun persiapan hari tua.

 

Saat ini jumlah lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat usia produktif, serta rendahnya kualitas pekerja untuk mampu bersaing menjadi permasalahan lain yang harus diselesaikan. Dengan bonus demografi yang dialami Indonesia saat ini tentu akan memperparah kondisi tersebut. Diperlukan penciptaan lapangan pekerjaan dengan iklim ekonomi yang baik diiringi dengan peningkatan kualitas pekerja Indonesia agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing.

 

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 berdampak sangat besar bagi perekonomian bangsa. Situasi yang dianggap darurat dan pembatasan kegiatan menyebabkan perputaran roda ekonomi melambat. Kesulitan ekonomi dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya kaum pekerja. Tidak sedikit pekerja yang mengalami pengurangan upah hingga pemutusan hubungan kerja. Pekerja sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk dapat melewati pandemi COVID-19. Namun, layaknya peribahasa “sudah jatuh ditimpa tangga” pemerintah malah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 dengan perubahan-perubahan pasal tentang ketenagakerjaan yang merugikan pekerja.

 

Sebagai seorang mahasiswa kita tidak boleh hanya duduk dan terdiam dalam memperingati Hari Pekerja Nasional. Sejarah panjang perjuangan hak-hak pekerja masih akan terus berlanjut. Idealisme mahasiswa sudah sepantasnya mendorong kita semua untuk bergerak sesuai kemampuan dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di Indonesia baik secara vertikal untuk ditujukan ke pengambil keputusan atau secara horizontal dengan langsung bergerak nyata di masyarakat. Namun, jangan sampai perjuangan ini terhenti ketika kita tidak lagi menjadi mahasiswa, jangan berhenti apapun jalan yang kita tempuh nantinya, baik sebagai pengambil keputusan di pemerintahan, maupun menjadi bagian dari pekerja.

penulis

Reza Aditya Hamdi Pratama (13018039)

sumber

Tinggalkan Balasan